“Sekolah Gratis?? Emang bisa??!! “

Sekolah Gratis…
Saya benar-benar masih tidak mengerti apa sebenarnya yang gratis?? Apakah bisa suatu pendidikan di gratiskan?? Benar-benar bebas tanpa biaya sepeserpun??!! Kalaupun bisa berkualitas kah pendidikan itu??!!
Sekolah gratis merupakan salah satu program yang sedang dijalankan oleh pemerintahan di wilayah sumatera selatan. Tepatnya program sekolah gratis ini mulai di laksanakan pada tahun 2009, bertepatan setelah terpilihnya gubernur sumatera selatan Alex Noerdin. Program sekolah gratis ini sendiri pernah di gemborkan oleh Alex Noerdin sebagai salah satu program unggulannya pada kampanye pemilihan gubernur.
Sekarang tahun 2011, dua tahun sudah program sekolah gratis ini di jalankan. Tapi adakah hasil atau pun suatu kepuasan dan kesejahteraan yang di peroleh oleh masyarakat kecil??!! Apakah semua masyarakat yang tidak mampu dapat menyekolahkan anak-anak mereka sehingga mendapat pendidikan yang layak??!! Saya rasa jika kita mau jujur dan membuka mata, tidak sampai 50% program yang di jalankan ini berhasil. Buktinya masih saja sering kita temui anak-anak yang berkeliaran di jalanan kota saat jam-jam sekolah, ngamen dari bis ke bis ataupun berkeliaran di pasar, kerja serabutan untuk membantu orang tuanya. Apakah mereka tidak sekolah?? Ya tentu saja mereka tidak sekolah. Kalau mereka sekolah tentu mereka tidak akan berkeliaran seperti itu. Mengapa mereka tidak bersekolah?? Apa mereka tidak tahu mengenai program sekolah gratis?? Saya rasa tentu masyarakat terutama orang tua mereka tahu, tetapi masyarakat tidak percaya mana mungkin ada sekolah yang gratis. Mungkin biaya SPP bisa digratiskan, tapi bagaimanan dengan buku-buku, pakaian sekolah, sepatu dan perlengkapan yang lainnya. Apa semuanya bisa gratis??!! Mungkinkah pemerintah  mampu untuk itu??!! Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada pendidikan yang gratis.
Kemudian bagaimana imbas bagi guru-guru yang mengajar di sekolah-sekolah yang sudah di gratiskan??!!  Terutama di sekolah-sekolah terpencil dan sekolah yang kecil. Sekolah yang berada di pelosok daerah, jauh dari kabupaten ataupun kota. Mungkin bagi guru yang sudah berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipil) tidak masalah mau sekolah gratis ataupun tidak, toh yang menggaji mereka juga pemerintah, kerja tidak kerja pun setiap bulan mereka tetep di bayar, Mau di sekolah unggulan ataupun sekolah terpencil. Lantas bagaimana dengan nasib guru bantu ataupun guru honor?? Apalagi guru bantu yang mengajar di sekolah-sekolah pelosok, yang menggaji mereka tentu saja dari sekolah yang bersangkutan. Sebuah realitas yang membuat hati miris telah terjadi di sebuah sekolah yang berada di pelosok daerah. Seorang guru yang berstatus guru bantu mengabdikan dirinya mengajar di sebuah sekolah yang berada jauh dari kabupaten. Setelah mulai di laksanakannya kebijakan sekolah gratis oleh pemerintah, guru tersebut sudah 8 bulan tidak mendapatakn hak nya sebagai guru, karena sekolah tersebut tidak mempunyai dana untuk menggaji sang guru akibat adanya kebijakan sekolah gratis. Sedangkan dana yang di berikan pemerintah hanya sebatas untuk mengganti dana SPP murid-murid yang digratiskan. Sang guru pun mempunyai keluarga yang harus dinafkahi. Karena desakan ekonomi pun akhirnya guru tersebut, selain mengajar juga harus bekerja sambilan sebagai tukang ojek. Setelah mengajar sore hari, ayah dua orang anak ini mengojek hingga malam hari. Sedangkan paginya lagi harus mengajar. Bisa kita bayangkan bagaimana sang guru melakukan dua pekerjaan tersebut. Sore hingga malam hari bekerja sebagai tukang ojek sedangkan pagi hari harus mengajar. Bagaimana kah guru tersebut mengajar di sekolah?? Bisa kita tebak, tentu saja tidak akan focus dalam mengajar, karena mungkin telah kelelahan dulu setelah semalaman mengojek. Bisa di simpulkan bagaimana kualitas pendidikan disana, jika gurunya seperti itu. Siapa yang salah?? Tentu saja guru tersebut tidak bisa disalahkan. Atau pemerintah yang salah membuat program??!! Ya mungkin saja. Ironi memang, guru yang sekarang telah dijadikan sebagai profesi dan menjamin kesejahteraan para guru, ada seorang guru yang harus mengalami hal tersebut. Tapi apakah pemerintah yang membuat kebijakan ini tau tentang dan peduli tentang hal ini ?? apa solusi yang di lakukan ??!!. jawaban ini lah yang harus kita cari tau.