“Sekolah
Gratis?? Emang bisa??!! “
Sekolah Gratis…
Saya benar-benar masih tidak mengerti apa
sebenarnya yang gratis?? Apakah bisa suatu pendidikan di gratiskan??
Benar-benar bebas tanpa biaya sepeserpun??!! Kalaupun bisa berkualitas kah
pendidikan itu??!!
Sekolah gratis merupakan salah satu program
yang sedang dijalankan oleh pemerintahan di wilayah sumatera selatan. Tepatnya
program sekolah gratis ini mulai di laksanakan pada tahun 2009, bertepatan
setelah terpilihnya gubernur sumatera selatan Alex Noerdin. Program sekolah
gratis ini sendiri pernah di gemborkan oleh Alex Noerdin sebagai salah satu
program unggulannya pada kampanye pemilihan gubernur.
Sekarang tahun 2011, dua tahun sudah program
sekolah gratis ini di jalankan. Tapi adakah hasil atau pun suatu kepuasan dan kesejahteraan
yang di peroleh oleh masyarakat kecil??!! Apakah semua masyarakat yang tidak
mampu dapat menyekolahkan anak-anak mereka sehingga mendapat pendidikan yang
layak??!! Saya rasa jika kita mau jujur dan membuka mata, tidak sampai 50%
program yang di jalankan ini berhasil. Buktinya masih saja sering kita temui
anak-anak yang berkeliaran di jalanan kota saat jam-jam sekolah, ngamen dari
bis ke bis ataupun berkeliaran di pasar, kerja serabutan untuk membantu orang
tuanya. Apakah mereka tidak sekolah?? Ya tentu saja mereka tidak sekolah. Kalau
mereka sekolah tentu mereka tidak akan berkeliaran seperti itu. Mengapa mereka
tidak bersekolah?? Apa mereka tidak tahu mengenai program sekolah gratis?? Saya
rasa tentu masyarakat terutama orang tua mereka tahu, tetapi masyarakat tidak
percaya mana mungkin ada sekolah yang gratis. Mungkin biaya SPP bisa
digratiskan, tapi bagaimanan dengan buku-buku, pakaian sekolah, sepatu dan
perlengkapan yang lainnya. Apa semuanya bisa gratis??!! Mungkinkah pemerintah mampu untuk itu??!! Jadi dapat disimpulkan
bahwa tidak ada pendidikan yang gratis.
Kemudian bagaimana imbas bagi guru-guru yang
mengajar di sekolah-sekolah yang sudah di gratiskan??!! Terutama di sekolah-sekolah terpencil dan
sekolah yang kecil. Sekolah yang berada di pelosok daerah, jauh dari kabupaten
ataupun kota. Mungkin bagi guru yang sudah berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipil)
tidak masalah mau sekolah gratis ataupun tidak, toh yang menggaji mereka juga
pemerintah, kerja tidak kerja pun setiap bulan mereka tetep di bayar, Mau di
sekolah unggulan ataupun sekolah terpencil. Lantas bagaimana dengan nasib guru
bantu ataupun guru honor?? Apalagi guru bantu yang mengajar di sekolah-sekolah
pelosok, yang menggaji mereka tentu saja dari sekolah yang bersangkutan. Sebuah
realitas yang membuat hati miris telah terjadi di sebuah sekolah yang berada di
pelosok daerah. Seorang guru yang berstatus guru bantu mengabdikan dirinya
mengajar di sebuah sekolah yang berada jauh dari kabupaten. Setelah mulai di laksanakannya
kebijakan sekolah gratis oleh pemerintah, guru tersebut sudah 8 bulan tidak
mendapatakn hak nya sebagai guru, karena sekolah tersebut tidak mempunyai dana
untuk menggaji sang guru akibat adanya kebijakan sekolah gratis. Sedangkan dana
yang di berikan pemerintah hanya sebatas untuk mengganti dana SPP murid-murid
yang digratiskan. Sang guru pun mempunyai keluarga yang harus dinafkahi. Karena
desakan ekonomi pun akhirnya guru tersebut, selain mengajar juga harus bekerja
sambilan sebagai tukang ojek. Setelah mengajar sore hari, ayah dua orang anak
ini mengojek hingga malam hari. Sedangkan paginya lagi harus mengajar. Bisa kita
bayangkan bagaimana sang guru melakukan dua pekerjaan tersebut. Sore hingga
malam hari bekerja sebagai tukang ojek sedangkan pagi hari harus mengajar.
Bagaimana kah guru tersebut mengajar di sekolah?? Bisa kita tebak, tentu saja
tidak akan focus dalam mengajar, karena mungkin telah kelelahan dulu setelah
semalaman mengojek. Bisa di simpulkan bagaimana kualitas pendidikan disana, jika
gurunya seperti itu. Siapa yang salah?? Tentu saja guru tersebut tidak bisa
disalahkan. Atau pemerintah yang salah membuat program??!! Ya mungkin saja. Ironi
memang, guru yang sekarang telah dijadikan sebagai profesi dan menjamin
kesejahteraan para guru, ada seorang guru yang harus mengalami hal tersebut.
Tapi apakah pemerintah yang membuat kebijakan ini tau tentang dan peduli
tentang hal ini ?? apa solusi yang di lakukan ??!!. jawaban ini lah yang harus
kita cari tau.



